BERITA BERITA KEPEMIMPINAN

Penerapan Good Governance Untuk Mendukung Jatimnomics Pada Diklat PIM II Angkatan X Tahun 2018

Posted 02 May 2018

 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa  dalam konsep pembangunan  daerah yang berkelanjutan,  maka daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter penting, dimana semakin tinggi daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraannya pun semakin tinggi.  Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dan fenomena globalisasi, dan ini sangat menentukan posisi tawar daerah dalam kancah persaingan   global.  Pada gilirannya, daya saing antar daerah menjadi ujung tombak  peningkatan daya saing nasional.

Berkenaan dengan daya saing daerah tersebut, Asean Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy Nus Singapore, merilis analisis daya saing provinsi di Indonesia tahun 2016. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum dan informasi dalam kemudahan melakukan bisnis di 33 provinsi di Indonesia, serta melihat tantangan regional dan solusinya bagi daya saing Indonesia.

Dalam mengukur daya saing daerah, digunakan 4 lingkungan utama, dan 12 sub lingkungan serta 103 indikator. Keempat lingkungan utama tersebut adalah : (1) Kestabilan Makro Ekonomi (Macroeconomy Stability), (2) Pemerintah dan Pengaturan Kelembagaan (Government and Institutional Setting), (3) Kondisi Tenaga Kerja, Keuangan dan Usaha (Financial, Business and Manpower Conditions), dan (4) Pengembangan Infrastruktur dan Kualitas Hidup (Quality Of Life and Infrastructure Development). Syukur alhamdulillah, Jawa Timur masuk dalam 5 provinsi dengan peringkat daya saing terbaik, yang secara berurutan adalah : 1) DKI Jakarta, 2) Jawa Timur, 3) Jawa Tengah, 4) Jawa Barat, 5) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki konsep Jatimnomics yang terdiri dari tiga aspek yakni aspek produksi dari segmen umkm dan segmen besar, aspek pembiayaan yang kompetitif, dan aspek pemasaran.aspek produksi dari segmen umkm dan segmen besar dimulai dengan dukungan infrastruktur ekonomi baik jalan tol, kereta api, bandar udara, pelabuhan, penyediaan kawasan industri di jatim, serta regulasi yang mendukung perekonomian untuk melindungi masyarakat kecil.

Untuk aspek pembiayaan kompetitif, yaitu dengan menyinergikan potensi sumber pendanaan baik yang dimiliki oleh pemerintah melalui APBD, perusahaan seperti bank jatim dan bank umkm dengan model Loan Agreement.  Dan yang tidak kalah penting adalah intervensi pemerintah yang ditujukan untuk kelompok ekonomi lemah diantaranya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersifat pemberdayaan dan sebagian kecil bersifat bantuan atau Charity.

Sedangkan untuk aspek pemasaran, pemprov jatim mengoptimalkan pasar domestik melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Ini dilakukan mengingat sebanyak 40 persen pasar ASEAN ada di Indonesia. Disamping itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada usaha besar yakni  memberikan fasilitasi pembangunan akses transportasi, regulasi, kemudahan dalam pengembangan usaha seperti business forum dan diplomasi ekonomi, memberikan government guarantee yakni kemudahan perijinan melalui P2T, percepatan pengadaan lahan, jaminan ketersediaan pasokan energi/ listrik, serta iklim perburuhan yang demokratis.

Untuk mensukseskan berbagai upaya tersebut, mutlak  harus didukung oleh semangat dari jiwa sektor pemerintahan serta korporasi, dan tentunya rakyat dalam mewujudkan perekonomian  yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Berbicara tentang dukungan sektor pemerintahan tentu tidak bisa dipisahkan dari pejabat eselon II yang memiliki  peranan sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis instansi dan memimpin bawahan serta seluruh stakeholder untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien. Pejabat eselon II dituntut mampu memberikan arah dan target yang jelas tentang apa dan bagaimana cara mencapai atau mengatasi berbagai tuntutan yang tentunya sesuai dengan kerangka kebijakan pembangunan yang telah digariskan.selain kemampuan memimpin dan mengarahkan organisasi beserta permasalahan internal yang ada di dalamnya, seorang pejabat eselon II juga harus memiliki kemampuan membangun relasi dengan sektor swasta atau dunia usaha,serta relasi dengan masyarakat, sesuai pola hubungan yang ideal dalam konsep good governanceMengingat kedudukan yang strategis tersebut,  maka tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa pada jabatan eselon II melekat peran agen perubahan atau inovasi yang utama, yang selanjutnya akan diikuti oleh pimpinan level dibawahnya serta seluruh staf.

Pejabat pemerintah dituntut  memiliki inovasi yang mampu menjawab tantangan global, mampu menciptakan strategi yang membuahkan keunggulan kompetitif maupun komparatif.  Oleh karenanya, melalui diklat PIM II ini kiranya dapat dihasilkan  inovasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja  organisasi. 

 

BERITA TERKAIT