BERITA BERITA KEPEMIMPINAN

Wakil Ketua MPR RI Menjadi Narasumber Ceramah Tematik

Posted 17 May 2014

Dalam rangka memberikan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif kepada Pesertra Diklat Kepemimpinan Tingkat II angkatan XXVIII, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, mengundang Wakil Ketua MPR RI, Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA. Untuk menyampaikan Ceramah Tematik. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 24  Oktober 2012 di Aula Sasana Wiyata Praja, selain diikuti oleh Para Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, juga diikuti Para Pejabat Struktural dan Fungsional Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur.

Topik yang diangkat dalam ceramah tematik ini adalah Dinamika Proses Kebijakan Publik dalam Dimensi Sosial Politik terhadap Hubungan Etika dan Integritas Eksekutif dan Legislatif dalam rangka Pencapaian Good Governance.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua MPR RI mengawali paparannya dengan memberikan ilustrasi dan informasi-informasi terkini tentang perkembangan politik dan pemerintahan di tanah air. Terkait dengan implementasi 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, Wakil Ketua MPR RI menegaskan, bahwa agar untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan cita-cita Pancasila, maka setiap penyelenggara negara baik di pusat ataupun di daerah harus melandaskan sikap dan tindakannya pada nilai-nilai moral Pancasila. Oleh karena itu, mereka perlu memahamidan meyakini tiga konsep sebagai berikut:

  1. Kepemimpinan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional harus bersumber kepada falsafah negara, Pancasila.
  2. Kepemimpinan Pancasila merupakan kepemimpinan yang mampu memadukan nilai-nilai luhur KeIndonesiaan yang bermutu tinggi   dengan nilai-nilai modernisme Barat yang positif.
  3. Kepemimpinan pembangunan nasional sebagai aparatur negara harus mampu memahami dan meyakini kebenaran dan tujuan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain. Di samping itu, kepemimpinan dan pembangunan harus mampu mendorong, menggerakkan dan mengarahkan usaha pembangunan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Ceramah yang disambut antusias oleh semua peserta tersebut diakhiri dengan pernyataan Wakil Ketua MPR RI bahwa proses kebijakan publik seyogyanya berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta panduan Good Governance. Kepentingan-kepentingan individu dan golongan, yang bemuara adanya konflik kepentingan dalam kebijakan publik harus disisihkan demi kepentingan publik.

BERITA TERKAIT